Padang Panjang – Persatuan Sepak Bola Padang Panjang (PSPP) resmi mengajukan surat keberatan kepada PSSI setelah tidak masuk daftar tim yang lolos ke Putaran Nasional Liga 4 musim 2025/2026.
Dalam surat itu, PSPP juga meminta klarifikasi mengenai dasar perhitungan koefisien penentuan peserta nasional.
Surat bernomor 33/PSPP-PP/V/2026 tertanggal 13 Mei 2026 itu ditujukan kepada Ketua Umum PSSI di Jakarta dan ditandatangani Ketua Umum PSPP, Irsyad Hanif.
PSPP mempertanyakan keputusan tersebut karena menilai tim sudah menjalani kompetisi panjang dan melakukan persiapan maksimal sejak awal musim.
PSPP menjelaskan, Liga 4 Sumatera Barat diikuti 10 tim dengan sistem kompetisi penuh satu putaran, lalu semifinal home and away dan final single match.
Tim yang menembus empat besar harus memainkan hingga 12 pertandingan sepanjang kompetisi.
Namun, PSPP menyoroti sejumlah provinsi lain yang meloloskan lebih dari satu wakil ke putaran nasional meski jumlah pertandingannya lebih sedikit.
Dalam surat itu, PSPP mencontohkan Liga 4 Papua Barat Daya yang diikuti enam tim dan meloloskan dua wakil ke nasional dengan total enam pertandingan.
Contoh lain yang disampaikan ialah Liga 4 Kalimantan Barat dengan total tujuh pertandingan hingga final, Liga 4 Papua Tengah yang hanya memainkan empat pertandingan sampai final, serta Liga 4 DKI Jakarta dengan total tujuh pertandingan bagi tim yang lolos.
Atas dasar itu, PSPP meminta PSSI menjelaskan secara terbuka dasar perhitungan koefisien 64 tim yang lolos ke putaran nasional, khususnya untuk tim nonjuara tingkat Asprov.
Ketua Umum PSPP Irsyad Hanif menegaskan, surat keberatan itu bukan untuk memunculkan polemik, melainkan untuk memperoleh kejelasan regulasi dan keadilan bagi seluruh peserta.
“Kami hanya meminta penjelasan yang transparan terkait dasar penentuan tim yang lolos ke putaran nasional. Karena dari apa yang kami lihat, ada perbedaan jumlah pertandingan dan kuota di beberapa provinsi,” ujarnya.
Irsyad mengatakan, PSPP sudah menyiapkan tim dengan serius melalui program latihan, persiapan pemain, dan dukungan masyarakat. “Tentunya kami ingin semua peserta mendapatkan perlakuan yang adil,” katanya.
Ia menambahkan, penjelasan resmi dari PSSI dibutuhkan agar tidak menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat pecinta sepak bola, khususnya di Sumatera Barat.
“Kami berharap ada penjelasan yang jelas agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat pecinta sepak bola, khususnya di Sumatera Barat,” ujarnya.
Keputusan tersebut turut memunculkan reaksi dari berbagai pihak. Sejumlah tokoh sepak bola, media, pemerhati sepak bola, hingga masyarakat Sumatera Barat ikut menyuarakan dukungan dan mempertanyakan regulasi penentuan kuota nasional tersebut.
Media sepak bola lokal maupun nasional juga menyoroti persoalan itu. Mereka menilai perjuangan PSPP musim ini layak diapresiasi, terutama karena persiapan tim dilakukan secara serius sejak pembentukan skuad, program latihan, hingga kesiapan menghadapi putaran nasional.
Dukungan terhadap PSPP juga datang dari Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Porapar), Busmar Candra. Ia berharap PSSI menjelaskan polemik ini secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi berbeda di kalangan pecinta sepak bola.
“Kita tentu mendukung langkah PSPP untuk meminta klarifikasi secara resmi. Karena masyarakat juga ingin mengetahui bagaimana dasar penentuan kuota dan tim yang lolos ke putaran nasional,” kata Busmar. Ia menilai perjuangan PSPP musim ini patut diapresiasi.
“Persiapan tim sudah sangat baik, dukungan masyarakat juga luar biasa. Kita berharap persoalan ini bisa mendapatkan penjelasan sehingga ke depan kompetisi berjalan lebih transparan dan fair,” ujarnya.
Kekecewaan juga dirasakan para pendukung PSPP yang sebelumnya berharap tim kebanggaan Kota Serambi Mekkah itu kembali bersaing di level nasional. Kini, publik sepak bola Sumatera Barat menanti jawaban resmi dari PSSI terkait polemik penentuan kuota Putaran Nasional Liga 4 tersebut.
