Atlanta – Insiden rasisme kembali mencuat dalam gelaran Piala Dunia 2026, kali ini melibatkan pendukung tim nasional Argentina. Kasus ini membuka kembali perdebatan mengenai akar rasisme yang telah lama tertanam dalam kebijakan negara tersebut, yang juga menjadi alasan minimnya pemain berkulit gelap dalam skuad Argentina.
Kontroversi bermula saat pelatih Mesir, Hossam Hassan, melakukan gestur silang lengan membentuk huruf X kepada Lionel Messi. Gestur ini merupakan simbol resmi anti-rasisme FIFA yang diperkenalkan pada 2024 sebagai tanda protes terhadap pelecehan rasialis kepada perangkat pertandingan. Gestur tersebut dilakukan Hassan setelah timnya kalah 3-2 dari Argentina akibat gol di menit akhir yang dianulir oleh VAR. Protes keras Hassan dan staf Mesir terhadap keputusan wasit Prancis, Francois Letexier, berujung pada lima kartu kuning dan satu kartu merah.
Ketegangan semakin memuncak ketika seorang staf Mesir berlari mengejar Messi di lapangan, namun berhasil dicegah oleh rekan setimnya, termasuk Hassan. FIFA kemudian memberikan kartu kepada Hassan atas perilakunya tersebut.
Selain itu, FIFA juga membuka penyelidikan terkait dugaan pelecehan rasialis yang melibatkan YouTuber IShowSpeed dan seorang pendukung Argentina dalam pertandingan Argentina melawan Tanjung Verde yang berakhir 3-2. Dalam siaran langsung, IShowSpeed terdengar menanyakan ucapan yang diarahkan kepadanya oleh penggemar Argentina. FIFA mengecam keras segala bentuk rasisme, kebencian, dan diskriminasi, menegaskan bahwa perilaku tersebut tidak memiliki tempat dalam sepak bola maupun masyarakat.
Di sisi lain, Federico Pita, pendiri dan presiden Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR), menyoroti bahwa rasisme sudah mengakar kuat di Argentina. Ia mengaitkan hal ini dengan sikap Argentina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Maret lalu, ketika negara tersebut menolak resolusi yang mengakui perdagangan budak trans-Atlantik dan perbudakan sebagai kejahatan kemanusiaan. Resolusi yang dipelopori Ghana dan didukung Uni Afrika serta Komunitas Karibia itu menyerukan reparasi bagi korban dan keturunannya.
Dari 123 negara anggota PBB yang mendukung resolusi tersebut, hanya Amerika Serikat, Israel, dan Argentina yang menolak. Sikap Argentina ini mencerminkan posisi politik pemerintah saat ini di bawah Presiden Javier Milei dan merupakan kelanjutan dari tradisi negara yang sejak kemerdekaan membangun identitas nasional berdasarkan hierarki rasial. Penolakan tersebut menggambarkan struktur kekuasaan yang telah membentuk sejarah Argentina sejak abad ke-19.
