Jakarta – Polemik internal organisasi Kickboxing Indonesia (KBI) memanas. Pengurus Pusat (PP) KBI pimpinan Ngatino menyatakan forum Silaturahmi Nasional (Silatnas) ilegal. Kubu Silatnas menolak tudingan tersebut dan menegaskan kegiatan mereka sah serta tidak melanggar aturan organisasi.
Forum Silatnas yang diikuti 22 Pengurus Provinsi (Pengprov) KBI menilai kepemimpinan PP KBI saat ini menyimpang dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Mereka juga menuding PP KBI menggiring opini publik.
Sekretaris Kegiatan Silatnas Pengprov KBI, Ismail Maswatu, menyatakan pernyataan Ketua Umum PP KBI dinilai berlebihan. “Silatnas tidak diatur secara eksplisit dalam AD/ART, tetapi juga tidak dilarang. Ini forum silaturahmi yang lahir dari keterpanggilan mayoritas Pengprov yang merasa dirugikan dan menginginkan perubahan,” ujar Ismail dalam konferensi pers daring, Sabtu (14/2).
Ismail menegaskan, dukungan terhadap Silatnas telah melampaui dua pertiga jumlah Pengprov KBI di seluruh Indonesia. Ia balik mempertanyakan tudingan pelanggaran AD/ART yang dialamatkan kepada Silatnas.
Proses penjaringan bakal calon Ketua Umum KBI dan pembentukan panitia Musyawarah Nasional (Munas) oleh PP KBI dinilai tidak transparan. Menurut Ismail, agenda tersebut hanya diumumkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Desember 2025 yang dianggap bermasalah.
“Bukan soal berapa provinsi yang hadir, tapi Rakernas kemarin tidak berjalan sesuai mekanisme AD/ART,” tegasnya. Ia menyebut unsur penting organisasi seperti Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan tidak hadir, serta tidak ada notulensi resmi yang mengikat, sehingga legitimasi forum dipertanyakan.
“Tidak lazim Rakernas tanpa laporan keuangan, evaluasi organisasi, atau pembahasan pembinaan prestasi. Kalau saya istilahkan, sangat kacau—bahkan mungkin lebih dari itu,” tambah Ismail.
Ismail juga menuding Ketua Umum PP KBI tidak netral saat memimpin forum. Ia menduga adanya penggiringan dukungan terhadap satu nama calon Ketua Umum yang mengarah pada Maman Abdurrahman. “Bukan diperkenalkan sebagai calon, tapi langsung diminta dukungan. Itu tidak punya legitimasi. Kalau hanya teriak setuju, itu tim sorak, bukan forum organisasi,” katanya.
Senada, Ketua Pengprov KBI Maluku Albertus Fenanlampir, yang juga juru bicara Silatnas, menyatakan forum ini lahir secara _bottom-up_. “Saya awalnya netral. Silatnas muncul karena para Ketua Pengprov merasa tidak punya ruang menyampaikan persoalan organisasi,” ujar Albert.
