Padang – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyiapkan skema bantuan perbaikan rumah bagi warga yang terdampak banjir dan longsor di Sumatera. Bantuan akan diberikan berdasarkan tingkat kerusakan rumah.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menjelaskan bahwa saat ini prioritas utama adalah pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, seperti akses, komunikasi, dan pakaian. Namun, skema penanganan untuk rumah rusak juga telah disiapkan.
“Ini langkahnya kan akses dulu, komunikasi dulu, bajunya dulu, baru nanti mikir rumahnya gimana,” kata Suharyanto.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh kepentingan rakyat diprioritaskan. Bantuan perbaikan rumah akan dibagi berdasarkan tingkat kerusakan, yaitu rusak ringan, sedang, dan berat.
“Nah, rumahnya itu ada beberapa skema. Yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, itu diganti kerusakannya dalam bentuk uang. Skemanya Rp 15 juta untuk rusak ringan, Rp 30 juta untuk rusak sedang,” ujarnya.
Untuk rumah yang rusak berat atau hancur total, pemerintah akan menggantinya dengan pembangunan rumah baru. Skema ini disiapkan agar warga tidak kebingungan setelah masa tanggap darurat selesai.
Selain itu, BNPB juga menyediakan opsi tempat tinggal sementara bagi warga yang masih berada di pengungsian. Menurut Suharyanto, tinggal terlalu lama di pengungsian bukanlah solusi ideal.
BNPB menyediakan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 600 ribu per KK per bulan bagi warga yang ingin mengontrak tempat tinggal. Bagi warga yang tidak memiliki keluarga atau tempat mengontrak, pemerintah akan menyediakan Hunian Sementara.
“Hunian Sementara itu bentuknya rumah, layak, bisa tinggal bertahun-tahun di situ, tetapi namanya Hunian Sementara, bukan hunian tetap,” jelasnya.
Setelah kondisi daerah kembali normal, pemerintah akan mendata kebutuhan relokasi warga.
“Maka akan didata masyarakat mana yang ingin relokasi, apakah relokasi mandiri atau terpusat. Nah, kalau mandiri, dia pengen pindah dekat kampung halamannya, dekat orang tuanya, dia punya tanah, nanti dibangun pemerintah rumahnya—yang rusak itu, yang hancur itu,” jelasnya.
Suharyanto menegaskan bahwa seluruh skema ini disiapkan agar warga terdampak tidak merasa ditinggalkan oleh negara.
“Pemerintah, ya di bawah kita semua, di bawah arahan Bapak Presiden, akan mendampingi sampai bencana ini selesai dan kehidupan ke depannya bisa kembali normal,” ujarnya.
