Jakarta – Konflik internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali memanas. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, didesak untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Desakan ini muncul dari hasil rapat pengurus Syuriyah PBNU yang digelar di sebuah hotel di Jakarta, Kamis (20/11/2025). Rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa Gus Yahya harus mengundurkan diri dalam waktu tiga hari sejak keputusan tersebut diterima.
Bahkan, forum itu juga memutuskan bahwa jika Gus Yahya tidak mengundurkan diri sesuai tenggat waktu, Syuriyah PBNU akan memberhentikannya dari kursi pimpinan tertinggi organisasi Islam tersebut.
Menyusul isu pemakzulan ini, PBNU mengumpulkan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia di Surabaya. Rapat koordinasi berlangsung dari Sabtu malam (22/11/2025) hingga Ahad dini hari (23/11/2025).
Namun, sejumlah petinggi NU seperti Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf dan Ketua PWNU Jawa Timur Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) tidak terlihat dalam rapat tersebut.
Menanggapi desakan pengunduran dirinya, Gus Yahya menilai surat risalah rapat harian Syuriah PBNU tidak memenuhi standar organisasi. Ia menyoroti keabsahan tanda tangan yang seharusnya dilakukan secara digital.
“Kalau dokumen resmi itu tanda tangannya digital, sehingga benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kan zaman sekarang gampang sekali membuat tanda tangan scan. Maka kita lihat nanti,” ujar Gus Yahya di Surabaya, Ahad dini hari (23/11/2025).
Gus Yahya juga menegaskan bahwa rapat tersebut tidak memiliki wewenang untuk mencopot jabatan pengurus harian, termasuk Ketua Umum PBNU. Menurutnya, pencopotan jabatan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU. “Rapat harian syuriah menurut AD/ART tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum,” tegasnya.
Kendati demikian, Gus Yahya optimistis NU mampu menyelesaikan konflik internal ini. Ia berharap agar segera ditemukan solusi terbaik untuk masalah yang terjadi.
“Nahdlatul Ulama (NU) ini organisasi besar dan sudah mengalami segala macam gelombang dalam sejarahnya. Saya optimistis NU punya kemampuan untuk mengatasi masalah ini dengan sebaik-baiknya,” pungkas Gus Yahya.
Gejolak Internal PBNU Bukan yang Pertama
Upaya pemakzulan terhadap Ketua Umum PBNU bukan kali pertama terjadi. Pada Muktamar di Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, tahun 1994, pemerintah juga berupaya mendongkel Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dari jabatannya.
Saat itu, Presiden Soeharto disebut memunculkan penantang dari internal NU yang anti-Gus Dur, yakni Abu Hasan. Paman Gus Dur, KH Yusuf Hasyim, juga ikut menentang keponakannya.
Kelompok Abu Hasan mengkritik manajemen NU di bawah kepemimpinan Gus Dur yang dianggap lemah dan otokratik. Langkah Gus Dur yang kerap berseberangan dengan pemerintah juga dianggap menyimpang dari khittah NU dan bertentangan dengan kepentingan NU. Kampanye ABG (Asal Bukan Gus Dur) pun digaungkan untuk menjegal Gus Dur.
Muktamar Cipasung kala itu dijaga ketat oleh militer. Pejabat Orde Baru, termasuk Presiden Soeharto, Panglima TNI Jenderal Faisal Tandjung, dan para menteri, turut hadir. Dilaporkan, sekitar 1.500 personel tentara dan 100 intel berjaga di sekitar lokasi, bahkan menyamar sebagai anggota Banser.
Namun, upaya mendongkel Gus Dur gagal. Ia tetap menjabat selama tiga periode atau 15 tahun, hingga akhirnya terjadi reformasi 1998.
Muktamar Lampung 2021
Masa pemerintahan Joko Widodo menandai puncak politik NU. Jokowi, yang dianggap kurang dekat dengan kelompok Islam, menggunakan NU untuk menjawab narasi tersebut. Ia memilih Ma’ruf Amin, tokoh Nahdliyin, sebagai wakil presiden pada periode kedua. Adik Gus Yahya, Yaqut Cholil Qoumas, juga berhasil menjadi Menteri Agama.
Namun, Ketua Umum PBNU periode 2010-2021, Said Aqil Siradj, mengungkapkan adanya intervensi dari Jokowi untuk menghalangi dirinya menjadi Ketua PBNU periode 2021-2026. Pernyataan itu ia sampaikan dalam sebuah siniar.
“Pak Jokowi tidak senang kalau saya terpilih lagi di NU. Maka di (Muktamar) Lampung semua itu diatur sehingga saya kalah,” ujarnya.
Said Aqil Siradj mengaku tidak sekuat Gus Dur yang tetap menang meski diintervensi Orde Baru dalam Muktamar ke-29 NU di Cipasung. “Gus Dur kuat, tetap menang. Saya tidak sehebat Gus Dur,” katanya.
Dalam Muktamar di Bandar Lampung, Yahya Cholil Staquf terpilih sebagai Ketua Umum PBNU periode 2021-2026 dengan perolehan 337 suara, mengalahkan Said Aqil Siradj yang hanya memperoleh 210 suara.
Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf menilai pernyataan Said Aqil Siradj soal intervensi tersebut bersifat spekulatif. Ia berpendapat, istilah “cawe-cawe” memiliki banyak tafsir. “Cawe-cawe itu hanya spekulatif, semua yang memiliki kekuatan politik berpotensi untuk cawe-cawe,” kata Saifullah.
Ia mempertanyakan bentuk intervensi yang dimaksud dalam Muktamar ke-34 PBNU di Bandar Lampung. “Maksudnya cawe-cawe ini seperti apa, ini sudah tiga tahun yang lalu (pemilihannya),” ucap Saifullah.
Menurutnya, isu intervensi selalu muncul menjelang Muktamar PBNU dan merupakan bagian dari dinamika politik, namun bukan penentu kemenangan.
Ia memastikan bahwa pemilihan ketua umum PBNU dalam Muktamar lalu telah berlangsung demokratis dan sesuai dengan AD/ART organisasi. “Kepengurusan terbentuk secara demokratis,” tegasnya.
