Jakarta – Mantan Presiden Joko Widodo membantah telah meresmikan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah. Bantahan ini muncul setelah viralnya kabar di media sosial mengenai bandara tersebut.
“Enggak, saya enggak pernah meresmikan Bandara IMIP. Ya saya seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu (Bandara Maleo) yang membangun pemerintah,” kata Jokowi di kediamannya, Jumat (28/11/2025).
Jokowi menegaskan, Bandara IMIP yang berada di kawasan industri tersebut merupakan bandara swasta. “Kalau yang itu, saya kira miliknya swasta ya,” ujarnya.
Polemik Bandara IMIP mencuat setelah narasi yang beredar menyebutkan bandara tersebut melayani rute penerbangan luar negeri tanpa adanya pengawasan dari Bea Cukai dan Imigrasi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk menegakkan aturan terkait aktivitas di Bandara IMIP. Penegakan aturan ini, kata Bahlil, tidak boleh tebang pilih.
“Arahan Bapak Presiden kepada kami, sebagai satgas dan sebagai Menteri ESDM, adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena enggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas atau melanggar,” tegas Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Bahlil juga masih menunggu laporan tim terkait dugaan aktivitas penambangan ilegal dan memastikan akan memprosesnya secara hukum. “Menambang di area yang nikelnya atau tambangnya tapi tidak ada izin, akan diproses secara hukum,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menilai keberadaan bandara yang tidak diawasi oleh Bea Cukai maupun Imigrasi sebagai sebuah anomali. Ia khawatir kedaulatan ekonomi Indonesia terancam.
Sjafrie berjanji akan melaporkan temuan ini kepada Presiden Prabowo Subianto. “Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya,” kata Sjafrie dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman Kementerian Pertahanan, Rabu (26/11/2025).
