Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa jumlah cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) belum final. Bahkan, jumlah cabor tersebut berpotensi berkurang dari rencana awal untuk menyesuaikan dengan kondisi fasilitas dan anggaran yang ada.
Erick menjelaskan bahwa pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh agar penyelenggaraan PON tidak hanya sukses secara teknis, tetapi juga tertib dalam administrasi dan penggunaan anggaran. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi bersama para gubernur terkait persiapan PON 2028.
“Sebenarnya sudah ada edaran, tapi itu bukan harga mati. Realitanya, apakah sesuai dengan DBON? Apakah fasilitas di daerah sudah memadai karena pembangunan baru tidak diperbolehkan? Apakah anggaran daerah cukup?” kata Erick.
Ketika ditanya kemungkinan pengurangan jumlah cabor, Erick mengakui hal tersebut bisa terjadi. Pemerintah pusat memberikan arahan tegas untuk tidak membangun venue baru dan mengutamakan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menolak pembangunan venue baru untuk PON 2028.
Erick menambahkan, banyak fasilitas olahraga yang dibangun untuk ajang besar sebelumnya justru tidak dimanfaatkan secara optimal dan akhirnya terbengkalai. “Presiden tidak menginginkan pembangunan venue baru bukan karena tidak peduli, tapi karena banyak venue setelah PON tidak maksimal penggunaannya bahkan mangkrak,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah tetap memprioritaskan 21 cabang olahraga unggulan yang masuk dalam roadmap olahraga nasional dan Olimpiade untuk dipertandingkan. Erick menegaskan bahwa fokus penyelenggaraan PON ke depan adalah pada prestasi dan efisiensi, bukan sekadar menambah jumlah pertandingan.
Selain membahas jumlah cabor, Erick juga berencana mengundang Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk menyelaraskan nomor pertandingan yang akan dipertandingkan. Pemerintah juga akan membahas aturan perpindahan atlet antarprovinsi guna mencegah praktik ‘bajak-membajak’ atlet menjelang PON.
Menurut Erick, reformasi olahraga nasional harus dimulai dari pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan pembinaan atlet yang berkelanjutan demi kemajuan olahraga Indonesia.
