Jakarta – Pemerintah memastikan tidak akan membangun venue baru untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 yang akan digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, menegaskan bahwa pemerintah akan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada agar anggaran penyelenggaraan dapat digunakan secara efektif dan efisien.
Pernyataan tersebut disampaikan Erick usai memimpin rapat konsolidasi dengan para gubernur daerah penyelenggara PON 2028 di Jakarta, Selasa (23/6/2026). Dalam rapat tersebut, DKI Jakarta juga ditunjuk sebagai daerah pendukung penyelenggaraan.
Erick mengungkapkan bahwa Presiden tidak menginginkan adanya pembangunan venue baru yang berpotensi menjadi aset mangkrak setelah PON selesai. “Bapak Presiden tidak mau ada venue baru yang kemudian mangkrak. Bapak Presiden juga tidak ingin anggaran salah sasaran. Karena itu kita harus memastikan penggunaan anggaran efektif dan efisien,” ujarnya.
Menpora menambahkan, pemerintah kini meninggalkan pola birokrasi lama yang kerap menghasilkan proyek besar tanpa mempertimbangkan keberlanjutan. Oleh karena itu, seluruh kebutuhan infrastruktur olahraga akan dievaluasi dengan fokus pada pemanfaatan jangka panjang.
Selain itu, Erick menjelaskan bahwa PON 2028 akan memprioritaskan 21 cabang olahraga. Prioritas ini terdiri dari 20 cabang unggulan Olimpiade sesuai dengan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), ditambah pencak silat sebagai cabang olahraga warisan budaya dunia.
“Sebanyak 21 cabang olahraga beserta turunannya harus dipertandingkan. Dengan begitu kita mempunyai roadmap yang jelas mengenai keberlanjutan olahraga nasional,” kata Erick.
Ke-20 cabang olahraga Olimpiade yang menjadi prioritas DBON meliputi atletik, senam, akuatik, bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, panahan, sepak bola, menembak, judo, tinju, taekwondo, balap sepeda, voli pantai, basket 3×3, dayung, tenis, anggar, gulat, dan equestrian. Pencak silat tetap dipertahankan karena nilai historis dan budayanya.
Meski demikian, Menpora menegaskan bahwa daftar cabang olahraga tersebut tidak bersifat mutlak. Pemerintah masih membuka kemungkinan penyesuaian berdasarkan kondisi di lapangan, termasuk kesiapan anggaran dan kesesuaian dengan target pembinaan olahraga nasional.
“Sudah ada surat edaran, tetapi itu bukan harga mati. Kita harus melihat realita di lapangan, apakah sesuai dengan DBON dan apakah kemampuan anggaran mencukupi,” tutup Erick.
