Tapanuli Utara – Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendirikan posko nasional di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Langkah ini diambil untuk mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut.
“Malam ini kami siapkan posko nasional di Tapanuli Utara, karena kami rencanakan menjadi pusat logistik udara,” kata Direktur Jenderal Bina Adwil Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/11/2025) malam.
Safrizal menjelaskan, koordinasi intensif terus dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat berjalan efektif. Tim Kemendagri sudah berada di Tapanuli Utara dan berkoordinasi langsung dengan Bupati Tapanuli Utara dan jajaran keamanan setempat.
Tim lapangan bergerak menuju lokasi longsor pertama pada Rabu malam. Sementara itu, tim BNPB pada Kamis pagi telah menerbangkan pesawat caravan untuk meninjau dan mengirim bantuan ke wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Upaya ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk memastikan seluruh daerah terdampak mendapatkan dukungan logistik yang memadai.
Helikopter logistik baru bisa mendarat pada Kamis sekitar pukul 16.00 WIB. Pengangkutan logistik melalui helikopter baru dapat dilakukan pada Jumat.
“Tim PU (Dinas Pekerjaan Umum) dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) terus berupaya membuka jalan. Namun longsor susulan terus terjadi karena hujan,” jelasnya.
Bencana banjir dan longsor yang terjadi pada Senin lalu, mengakibatkan delapan warga meninggal dunia dan puluhan rumah rusak.
Upaya evakuasi telah dilakukan berbagai pihak hingga Selasa siang. Tim gabungan dari TNI-Polri, BPBD, dan Satpol PP juga telah dikerahkan ke lokasi-lokasi terdampak.
Sebelumnya, pada 18 November 2025, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 300.2.8/9333/SJ tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi. Menindaklanjuti SE tersebut, Kemendagri bergerak cepat mengonsolidasikan unsur BPBD, Satpol PP, serta Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan di seluruh daerah.
Konsolidasi tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah yang berlangsung secara virtual pada Jumat (21/11/2025). Forum ini dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP, serta Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Indonesia.
