Jakarta – FIFA menegaskan tidak melarang pejabat pemerintah untuk merangkap jabatan sebagai ketua federasi sepak bola nasional. Hal ini disampaikan di tengah isu rangkap jabatan yang kerap memicu perdebatan.
FIFA menekankan independensi federasi sepak bola, bukan status jabatan seseorang. Aturan FIFA mengharuskan federasi bebas dari intervensi politik atau pihak ketiga.
Federasi sepak bola harus dipimpin melalui pemilihan demokratis sesuai statuta. FIFA tidak memiliki aturan yang secara eksplisit melarang menteri, anggota parlemen, atau pejabat publik lain menjadi ketua federasi.
Selama federasi tetap mandiri, FIFA tidak akan menjatuhkan sanksi. Kekhawatiran utama dari rangkap jabatan adalah potensi konflik kepentingan dan intervensi pemerintah.
Sebagai contoh, Vitaly Mutko, mantan Menpora Rusia, pernah menjabat sebagai ketua RFU (PSSI-nya Rusia). Adnan Dirjal dari Irak juga pernah menjabat sebagai Menpora dan ketua IFA (PSSI Irak).
FIFA tidak menjatuhkan sanksi kepada Mutko meski mendapat kritik terkait kasus doping di Rusia. Rangkap jabatan Dirjal justru dinilai memperkuat koordinasi pemerintah dan federasi.
Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketum PSSI Erick Thohir memberikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, usai menerima tanda kehormatan bintang jasa dari Presiden Jokowi.
