Jakarta – Presiden FIFA Gianni Infantino kini berada di bawah sorotan tajam dari puluhan anggota Parlemen Eropa yang menuntut penyelidikan atas pencabutan hukuman kartu merah terhadap striker Amerika Serikat, Folarin Balogun, di Piala Dunia 2026. Keputusan ini memicu dugaan intervensi politik, terutama setelah muncul kabar bahwa Presiden AS Donald Trump diduga melobi Infantino agar Balogun bisa kembali bermain.
Balogun sempat menerima kartu merah saat pertandingan AS melawan Bosnia-Herzegovina pada 1 Juli, yang seharusnya membuatnya absen di laga berikutnya sesuai aturan. Namun, FIFA mencabut skorsing tersebut pada Senin lalu, yang kemudian menuai kritik keras dari anggota Parlemen Eropa Barry Andrews, Lara Wolters, dan Niels Fuglsang. Mereka menyebut keputusan itu sebagai “aib dan penyimpangan terhadap keadilan” dalam dunia sepak bola.
Ketiga legislator tersebut meminta asosiasi sepak bola nasional di Uni Eropa untuk mendesak Komite Etik FIFA melakukan penyelidikan apakah ada tekanan dari pemerintahan Trump yang memengaruhi pencabutan hukuman Balogun. Mereka juga menyoroti dugaan pelanggaran netralitas politik lain, termasuk kontroversi pemberian Hadiah Perdamaian FIFA kepada Trump.
FIFA menegaskan bahwa pencabutan hukuman merupakan keputusan Komite Disiplin FIFA, bukan keputusan pribadi Infantino. Meski demikian, hingga kini sebanyak 35 anggota Parlemen Eropa telah menandatangani surat dukungan untuk penyelidikan tersebut.
Para legislator menegaskan bahwa olahraga harus dijalankan dengan aturan yang adil dan bebas dari intervensi politik. Mereka menyatakan, “Keindahan olahraga adalah aturan yang tidak memihak dan transparan. Ketika Infantino membiarkan tekanan politik menentukan siapa yang boleh bermain, rasa keadilan itu hilang.”
Tekanan juga datang dari Komite Olimpiade Internasional (IOC), di mana Infantino menjadi anggota sejak 2020. IOC menekankan pentingnya netralitas politik dalam organisasi olahraga internasional. Organisasi hak asasi manusia berbasis di London, FairSquare, berencana mengajukan pengaduan resmi ke Komisi Etik IOC terkait dugaan pelanggaran prinsip tersebut.
Presiden IOC Kirsty Coventry menyatakan belum menerima pengaduan resmi, namun memastikan setiap laporan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Coventry juga mengamati perkembangan kontroversi Balogun, termasuk dugaan campur tangan politik dari pemerintah AS sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 dan penyelenggara Olimpiade Musim Panas 2028.
Hingga saat ini, FIFA belum memberikan tanggapan lebih lanjut terkait rencana pengaduan kepada IOC yang menyasar Presiden Infantino.
