Jakarta – Komisi X DPR RI menyoroti kesiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 yang akan digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam rapat kerja bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir pada Selasa (3/6/2026), Komisi X menegaskan perlunya dukungan penuh dari Pemerintah Pusat agar persiapan PON berjalan lancar dan menghasilkan atlet berprestasi.
Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hardian, menyatakan bahwa meskipun kedua provinsi tuan rumah sudah siap secara teknis, mereka masih menghadapi kendala administratif karena belum diterbitkannya Surat Keputusan Panitia Besar (SKPB) PON XXII Tahun 2028. “Kepastian hukum dari Pemerintah Pusat sangat dinantikan oleh NTB dan NTT,” ujarnya. Menurut Lalu Hardian, percepatan penerbitan SKPB sangat penting agar kepanitiaan resmi dapat segera menyusun master plan, menetapkan anggaran, dan melakukan koordinasi lintas sektor secara tepat waktu dan transparan.
Menanggapi hal tersebut, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa Jakarta akan berperan sebagai provinsi penyangga untuk mengatasi keterbatasan venue di wilayah tuan rumah. Ia juga menginformasikan bahwa PON 2032 telah ditetapkan akan diselenggarakan di Banten-Lampung, sehingga tuan rumah memiliki waktu persiapan yang lebih panjang. “Jakarta akan diperbantukan sebagai provinsi penyangga karena keterbatasan venue,” kata Erick.
Selain PON, rapat kerja juga membahas persiapan Indonesia menghadapi Asian Games 2026 serta program kepemudaan dan keolahragaan. Komisi X juga menyoroti pentingnya percepatan penerbitan SKPB untuk mendukung persiapan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XVIII yang akan dilaksanakan secara terpadu dengan PON XXII. Tanpa kejelasan manajemen kepanitiaan dari pusat, berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran daerah, aksesibilitas venue ramah disabilitas, dan koordinasi transportasi dengan Kementerian Perhubungan sulit diatasi.
Selain itu, Komisi X menekankan perlunya reformasi birokrasi di Kemenpora dan jaminan kesejahteraan atlet pasca-pensiun. DPR berharap Menpora segera mengambil langkah strategis agar rencana kerja Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan optimal dan mencerminkan akuntabilitas anggaran yang kuat.
