Jakarta – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) membuka seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga. Seleksi ini diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun profesional non-PNS.
Langkah ini merupakan wujud komitmen Kemenpora dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang transparan, profesional, dan berintegritas, sejalan dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang berbasis meritokrasi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pengisian jabatan strategis. Seleksi terbuka ini menjadi implementasi kebijakan tersebut.
Tujuannya adalah memastikan jabatan pimpinan di Kemenpora diisi oleh figur yang kompeten, berkapasitas, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Gunawan Suswantoro menyatakan, seleksi ini telah mendapat persetujuan dari Presiden dan Kementerian PAN RB. “Seleksi ini untuk menemukan sosok figur yang bisa membangun industri olahraga ke depan secara berkelanjutan,” ujar Gunawan dalam jumpa pers di Media Center Kemenpora, Jakarta, Rabu (2/2/2026).
Pendaftaran dibuka secara daring mulai Selasa, 3 Februari hingga 17 Februari 2026, melalui laman asnkarier.bkn.go.id. Informasi lengkap mengenai persyaratan dapat diakses di kemenpora.go.id dan asnkarier.bkn.go.id.
Jabatan Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga dinilai strategis untuk mendukung kinerja Kemenpora dalam menggalakkan sektor industri dan wisata olahraga sebagai penopang perekonomian nasional.
Tim pansel terdiri dari akademisi, profesional, lintas kementerian, dan internal Kemenpora. Anggota tim tersebut antara lain Chandra Hamzah (akademisi), Susyanto (profesional), Rabin Indrajad Hattari, Amperawan (Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat), Sekretaris Dukungan Kabinet Kemensesneg, serta Gunawan Suswantoro.
Peserta yang dinyatakan lulus administrasi wajib mengikuti tahapan seleksi dengan jujur dan sportif. Kemenpora mengimbau peserta untuk berhati-hati terhadap upaya penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Seluruh peserta akan dinilai secara objektif dengan standar yang sama. Proses seleksi akan berjalan akuntabel, mengedepankan kehati-hatian, dan bebas dari intervensi pihak manapun.
